Salah satunya, Yasin Gamsungi—anak muda Galela yang tubuhnya menyatu dengan tanah Halmahera Utara pada 1 Januari 1949. Dalam bayang-bayang narasi besar revolusi, perjuangan di Maluku Utara sering dianggap gema, bukan suara utama. Padahal, di hutan-hutan Galela, semangat Merah Putih tak sekadar jadi simbol, tetapi pegangan hidup, alasan mengangkat senjata, dan janji kemerdekaan yang dirawat tanpa menunggu instruksi pusat.
Sejarah perjuangan Indonesia terlalu lama ditulis dengan jarum kompas yang mengarah ke Jakarta, Yogyakarta, atau meja diplomasi lintas negara. Perang, revolusi, bahkan kepahlawanan, kerap ditempatkan sebagai panggung elite politik. Rakyat di kampung, hutan, pulau kecil, dan ladang, lebih sering muncul sebagai figuran atau catatan pinggir. Padahal, sebagaimana diingatkan Trouillot (1995), sejarah tidak hanya menyimpan peristiwa, tetapi juga menyusun hirarki cerita—memilih siapa yang didengar dan siapa yang dibungkam oleh desain kuasa.
Kisah Yasin Gamsungi di Galela menjadi bukti bahwa api anti-kolonial tidak hanya lahir dari forum diplomasi atau komando militer republik, melainkan dari keputusan warga biasa yang menolak tunduk pada logika penjajah. Untuk membaca sosok Yasin, tiga lensa digunakan sekaligus: local agency (Emirbayer & Mische, 1998) yang menempatkan tindakan sejarah sebagai keputusan sadar aktor lokal; everyday resistance (Scott, 1985) yang melihat perlawanan sebagai praktik harian, teritorial, dan membumi; serta subaltern nationalism (Chatterjee, 1993) yang menegaskan bahwa nasionalisme di pinggiran sering tumbuh di luar bahasa resmi negara. Maka, Yasin bukan ulangan klise pahlawan karismatik, tetapi pengejawantahan kehendak kampung yang menolak dijajah dengan caranya sendiri.
 |
| Gambar: Ziarah ke Makam Yasin Gamsungi, Galela. |
Galela: Tanah yang Membentuk Karakter
Yasin lahir pada 9 Mei 1913 di Soatobaru, Galela, di rumah yang tumbuh dari napas iman dan adat. Basir Gamsungi dan Bunga, kedua orang tua yang membesarkannya, tidak mewariskan kemewahan, tetapi dua penopang identitas yang sama kuatnya: Islam sebagai kompas kehidupan, dan adat sebagai nadi komunitas. Dari guru kampung, Yasim Dabi-Dabi, Yasin bukan hanya belajar membaca Alquran, tetapi juga membaca hidup sebagai laku. Dari Galela, Yasin mewarisi pendidikan yang tidak tercatat dalam arsip, tetapi melekat pada etika pergaulan, solidaritas, dan rasa hormat terhadap kampung.
Masa dewasa Yasin mengikuti ritme masyarakat pesisir: dekat dengan laut, surau, kebun, dan simpul kekerabatan yang rapat. Pernikahan pertama dengan Tamate dari Busui, Bacan, membuka babak keluarga baru, melahirkan tiga anak: Malik, Jeni, dan Ibana. Rumah tumbuh, harapan bertambah. Tak lama kemudian kehidupan mempertemukan Yasin dengan Dhai dari Kao, yang menjadi istri kedua dan ibu bagi putri bungsunya, Kuraisin. Keluarga ini bukan sekadar ikatan biologis, melainkan ruang tempat rasa aman, masa depan, dan rencana-rencana kecil tumbuh—sebelum semuanya terseret oleh perang.
Ketika Imperium Datang dan Memberi Pelajaran Perang
Tahun 1942, Jepang memasuki Galela dan menjadikannya benteng logistik di Pasifik. Kampung berubah menjadi situs mobilisasi tenaga. Landasan udara Sikozo—atau Gamarmalamo bagi masyarakat lokal—dibangun dengan keringat ribuan orang, termasuk Yasin. Dalam istilah Tsing (2005), kolonialisme bekerja melalui friction of empire, gesekan keras antara proyek global dan realitas lokal. Tetapi sejarah tidak hanya soal siapa menindas siapa. Dalam retakan kekuatan itulah pengetahuan baru sering tumbuh.
Di tengah kerja paksa, Yasin menyerap sesuatu yang tidak diajarkan di surau maupun sekolah kampung: cara kerja mesin perang, karakter prajurit, tata logistik, dan psikologi militer. Kedekatan dengan tentara Jepang dan Heiho bahkan membuat akses terhadap sepeda—benda yang pada masa itu setara dengan simbol mobilitas dan privilese—bukan lagi milik serdadu saja. Momen ini tampak sederhana, namun menyiratkan hubungan kuasa yang lebih cair di lapangan, memberi Yasin modal sosial sekaligus pengamatan taktis yang kelak berubah menjadi bekal perlawanan.
Ketika Jepang kalah dan meninggalkan Maluku Utara pada 1945, Galela mengalami kekosongan kuasa. Dalam ruang hampa transisi inilah Yasin bergabung dengan Heiho. Namun langkah ini tidak dapat dibaca sebagai kolaborasi, melainkan mimikri strategis (Bhabha, 1994)—mengambil perangkat militer kolonial untuk dipasang kembali pada agenda yang sama sekali berbeda.
Menyemai Api Perlawanan di Galela
Tahun 1946, 2.700 eks Heiho yang seharusnya dipulangkan ke Sumatra dan Jawa memilih untuk menolak Belanda. Dipimpin Mochtar, Jasimin, dan Yakub Sonda, senjata rampasan Jepang diarahkan ke kolonial yang kembali menancapkan kuku. Pedalaman Galela jatuh di fase awal serangan—sebuah bukti bahwa kekuatan parameter revolusi tidak hanya diukur dari pusat, tetapi dari kemampuan lokal merebut ruang hidupnya sendiri (Amal, 2003).
Belanda membalas dengan kekuatan penuh, mengirim Batalion 153 dan 154 dari Morotai. Perlawanan pertama dipukul mundur, tetapi bara tetap menyala dalam organisasi baru bentukan pemuda, Gabungan Anak-anak Tentara Indonesia (GATI). Simbolnya jelas: Merah Putih. Nasionalisme yang tidak menunggu pengesahan negara, melainkan mendeklarasikan dirinya sendiri (Chatterjee, 1993).
Pada 1 Januari 1949, ketika sebagian besar dunia merayakan tahun baru, Galela justru memasuki babak perang yang lebih tajam. Yasin dan Bohang memimpin serangan dari luar kota, 10 kilometer dari garis kontrol Belanda. Lubang-lubang perlindungan digali, posisi tembak disiapkan, strategi dibangun bukan di ruang staf, tetapi di tanah, lumpur, dan tepi hutan. Tembakan mitralyur menjadi kalimat pembuka perang—bukan simbol, bukan ancaman, tetapi pernyataan kedaulatan.
Belanda membalas dengan persenjataan dan logistik di luar kemampuan laskar kampung. GATI bertahan, tetapi ketimpangan membuat pertempuran berakhir dengan kerugian besar. Yasin gugur pada 8 Januari 1949 di Toligodha. Bohang tertawan bersama 80 pejuang. Senjata disita, arsip kolonial mencatat kemenangan, sementara suara laskar lenyap dari dokumen negara (Koran Merdeka, 1949).
Mengapa Yasin Gamsungi Hilang dari Buku Sejarah?
Ucapan terakhir yang dikenang—“Kita tetap merdeka!”—bukan sekadar kalimat heroik, melainkan speech act (Austin, 1962), sebuah pernyataan yang tidak hanya mendeskripsikan kemerdekaan, tetapi melakukannya. Pada momen kematian, otoritas kolonial berharap melihat ketundukan, yang muncul justru deklarasi kedaulatan. Inilah paradoks ekonomi kekuasaan colonial dalam logika necropolitics (Mbembe, 2003), penjajah boleh merenggut nyawa, tetapi tidak bisa menentukan makna kematian itu sendiri.
Absennya Yasin bukan celah sejarah, melainkan desain historiografi. Negara menuliskan revolusi melalui dokumen birokrasi, laporan militer, tokoh berstruktur komando, sementara milisi kampung yang bergerak tanpa surat keputusan lenyap sebagai data tak resmi. Bukan karena tidak berjuang, tetapi karena tidak berada dalam sirkuit arsip kekuasaan (Trouillot, 1995).
Padahal, jika sejarah dibaca dari bawah (Sharpe, 1991), justru sosok-sosok seperti Yasin yang menjadi lantai tempat republik berdiri: petani, pekerja paksa, guru ngaji, pemuda kampung, dan laskar lokal yang mengangkat senjata tanpa fasilitas negara.
Yasin Gamsungi bukan sekadar fragmen lokal, melainkan bukti bahwa kemerdekaan lahir dari ribuan keputusan kecil masyarakat pinggiran yang menolak tunduk. Dari lubang perlindungan tanah Galela, Merah Putih dikibarkan bukan sebagai simbol turunan negara, tetapi sebagai klaim otonom atas wilayah, martabat, dan masa depan.
Mengembalikan Yasin dalam sejarah bukan romantisasi lokal, melainkan koreksi epistemik: bahwa Republik Indonesia tidak hanya dibangun oleh istana dan ibu kota, tetapi juga oleh kampung-kampung yang nama pejuangnya lebih banyak diucap dalam doa keluarga daripada buku sejarah.
