Di balik pagar besi, rakyat telah berkumpul sejak senja. Obor menyala di tangan, bendera digenggam tanpa ragu. Nyala api kecil memantulkan tekad di wajah wajah yang tidak datang untuk sekadar menonton, melainkan untuk ikut menuliskan sejarah. Dari kejauhan suara gamelan mengalun perlahan, disusul hentakan genderang para sukarelawan. Irama itu bergerak seperti gelombang sunyi, merayap menuju istana, membawa pesan yang belum terucap bahwa malam ini arah perjalanan Indonesia akan ditentukan.
Di ruang kerja yang lapang namun bersahaja, Presiden Soekarno berdiri dekat jendela. Asap rokok keluar perlahan lalu buyar sebelum sempat naik tinggi, seolah pikiran ikut tercerai. Jarinya menekan puntung rokok lebih keras dari biasa, lalu diangkat lagi tanpa benar-benar dihisap. Selembar kertas berisi konsep pidato tergeletak di meja, disentuh, dilepas, lalu diraih kembali. Langkahnya menyilang pendek, berhenti, berputar, lalu kembali berjalan. Setiap gerak terasa tidak sabar, seperti detak jam yang terdengar semakin dekat. Di balik pintu kayu tebal, udara menegang. Malam menunggu keputusan, dan kegelisahan itu mengisi ruang sebelum kata kata dilahirkan.
“Masuk,” suara Soekarno terdengar tegas.
Daun pintu terbuka perlahan. Zainal Abidin Syah melangkah masuk, membawa hawa laut dari timur, membawa jarak panjang dari pulau pulau kecil menuju pusat kekuasaan. Langkah itu mantap, seolah setiap tapak telah ditempa oleh penolakan dan pengorbanan.
Langkah Soekarno terhenti. Senyum merekah.
“Selamat datang, Tuan Sultan Tidore,” ucapnya hangat. “Dari pulau kecil datang suara yang mengguncang dunia.”
Jawaban datang tenang. “Yang dibawa hanya kewajiban. Selebihnya milik Republik.”
Soekarno mendekat, menepuk bahu tamunya. “Tidak semua orang sanggup bertahan ketika kemewahan dijadikan umpan. Di Hollandia, jaminan hidup seumur hidup disodorkan. Banyak pemimpin akan goyah, tapi Tuan Sultan menolak semua itu demi Republik.”
Nada itu dibalas tanpa ragu. “Jika tawaran diterima, alasan berdiri di hadapan rakyat akan lenyap.”
Tawa singkat terdengar, lalu wajah Soekarno mengeras. “Belanda melangkah terlalu jauh. Papua hendak dipisahkan. Isu ras dan jarak dimainkan. Seolah Indonesia tidak punya tempat bagi saudara di timur.”
Tatapan dibalas mantap. “Papua terlalu lama diperlakukan sebagai halaman belakang kekuasaan Eropa. Waktunya kita hentikan semua sandiwara itu.”
“Kata kata saja tidak cukup,” lanjut Soekarno. “Dunia menuntut langkah yang mengguncang. Belanda harus digoyang dari akarnya.”
Pertanyaan mengalir pelan. “Apa yang akan dilakukan malam ini, Presiden.”
Soekarno berdiri di dekat jendela. Sorak rakyat terdengar menggulung. “Trikora akan diserukan. Negara boneka dibubarkan. Merah Putih harus berkibar di seluruh Irian Barat. Mobilisasi umum dimulai.”
Tarikan napas keluar, bukan karena terkejut, melainkan karena memahami beratnya jalan. “Setelah itu, tak ada jalan kembali.”
Sorot mata Soekarno menyala. “Jalan maju terbuka lebar. Sultan dibutuhkan berdiri di ujung timur. Soa Sio harus menjadi mercusuar Republik.”
Tatapan bertaut. Janji terucap tanpa ragu. “Dari Soa Sio sampai Fakfak. Dari Gebe sampai Raja Ampat. Tidak satu kampung pun akan luput dari panggilan Republik.”
Senyum puas mengembang. “Malam ini, sejarah kita tulis bersama.”
Ketukan ajudan memecah hening. Waktunya naik ke mimbar.
Soekarno menoleh sekali lagi. “Saat nama Merauke disebut, rakyat harus tahu ada pemimpin di Maluku Utara yang menjaga janji leluhur lebih teguh daripada kekuasaan apa pun.”
Jawaban berdiri tegak. “Selama Republik berdiri, Papua tidak akan terpisah.”
Beberapa menit kemudian Soekarno melangkah ke panggung. Ribuan tangan terangkat. Di antara para tokoh nasional, Zainal Abidin Syah menyaksikan kalimat itu menggema.
“Tri Komando Rakyat.”
Gema itu menjalar ke hutan hutan Papua dan pantai Raja Ampat, menandai babak akhir perjuangan panjang untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia.
###
Taman Siswa, 22 Desember 1961
Siang itu halaman Taman Siswa dipenuhi suara langkah kecil dan tawa anak anak. Seragam sederhana bergerak ke sana kemari di bawah pepohonan tua. Di beranda, Ki Hajar Dewantara duduk berdampingan dengan Zainal Abidin Syah. Angin membawa aroma kertas buku yang telah lama menyimpan jejak pemikiran.
Ki Hajar memandang anak anak yang berlarian, lalu bertanya pelan,
“Setelah tanah dan kedaulatan dipertahankan, menurut Sultan, apa yang paling menentukan agar bangsa ini tidak jatuh kembali?”
Zainal Abidin Syah menatap halaman itu sejenak.
“Pendidikan. Tanpa pendidikan yang memadai, penjajahan hanya berganti wajah.”
Ki Hajar mengangguk, lalu bertanya lagi,
“Maksud Sultan, penjajahan tanpa senjata?”
“Benar,” jawabnya mantap. “Bukan lagi melalui bedil dan kapal perang, tetapi melalui halaman halaman kertas. Melalui perjanjian, laporan, dan kebijakan yang tampak sah, namun perlahan menggerogoti hak rakyat.”
Ki Hajar menarik napas panjang.
“Itulah yang paling berbahaya. Rakyat tidak merasa dijajah, tetapi hidupnya dikendalikan.”
“Tanpa pendidikan,” lanjut Zainal Abidin Syah, “rakyat tidak diajak berpikir, hanya diminta patuh. Kebijakan bisa datang dari meja yang jauh, ditandatangani dengan tinta rapi, lalu merugikan kampung kampung yang tak pernah diajak bicara.”
Ki Hajar menoleh, sorot matanya mengeras.
“Jadi menurut Sultan, sekolah bukan sekadar tempat membaca dan menulis?”
“Sekolah harus menjadi benteng,” jawabnya. “Benteng agar rakyat mampu membaca maksud di balik pasal pasal. Mampu bertanya ketika kebijakan merugikan. Mampu menolak ketika tanah dan hidupnya diperdagangkan atas nama pembangunan.”
Ki Hajar tersenyum tipis, namun nada suaranya tegas.
“Itulah sebabnya pendidikan harus memerdekakan pikiran. Jika tidak, bangsa ini akan merdeka secara nama, tetapi tergantung secara kebijakan.”
Zainal Abidin Syah mengangguk pelan.
“Di timur, ancaman itu lebih nyata. Jarak membuat suara rakyat mudah diabaikan. Tanpa pendidikan yang kuat, kebijakan akan datang seperti ombak besar, dan kampung kampung kecil hanya bisa menerima.”
“Lalu apa yang harus dilakukan negara,” tanya Ki Hajar.
“Memprioritaskan pendidikan di timur,” jawabnya tanpa ragu. “Bukan sebagai belas kasihan, tetapi sebagai syarat agar Indonesia tidak dijajah ulang dengan cara yang lebih halus.”
Dari kejauhan terdengar anak anak berlatih menyanyikan lagu kebangsaan. Suaranya belum rapi, namun penuh keyakinan. Ki Hajar memandang mereka lalu berkata lirih,
“Jika anak anak ini kelak mampu membaca dunia dengan jernih, tidak ada kebijakan yang bisa menindas tanpa perlawanan.”
Zainal Abidin Syah tersenyum tipis.
“Dan selama itu terjaga, penjajahan tidak akan pernah menemukan pintu masuk.”
Di beranda Taman Siswa, percakapan itu berakhir dalam diam. Pada suara suara kecil yang terus berlatih, Indonesia terasa bukan sekadar wilayah yang dipertahankan, melainkan kesadaran yang harus dijaga, agar merdeka tidak hanya di peta, tetapi juga di pikiran rakyatnya.
###
Zainal Abidin Syah dan Jenderal Abdul Haris NasutionJakarta, 27 Desember 1961, menyambut pagi dengan langit kelabu dan udara lembap yang menggantung di atas gedung Departemen Pertahanan. Di dalam ruang Kepala Staf Angkatan Darat, perhatian tertuju pada sebuah peta besar Papua yang memenuhi hampir seluruh dinding. Garis garis pantai, teluk teluk, dan pulau pulau kecil dipenuhi jarum penanda serta coretan merah yang menandai titik titik genting. Jenderal Nasution berdiri lama di hadapan peta itu, diam namun penuh perhitungan, seolah tidak sekadar membaca medan operasi, melainkan menimbang arah masa depan bangsa yang sedang dipertaruhkan.
Langkah kaki terdengar. Zainal Abidin Syah masuk dan berhenti di samping peta yang sama.
“Pertemuan ini sudah lama saya tunggu,” kata Nasution tanpa berpaling. “Irian Barat bukan sekadar wilayah. Di sana tersimpan harga diri Indonesia.”
Pandangan diarahkan ke peta dengan sorot mantap.
“Selama satu jengkal tanah itu masih dikuasai Belanda, kemerdekaan kita belum selesai.”
Nasution menoleh.
“Belanda memperketat garnisun. Raja Ampat, pesisir barat, hingga jalur menuju Soa Sio terus diawasi. Propaganda mereka makin berani. Mereka ingin dunia percaya bahwa Papua bukan bagian dari kita.”
Jawaban datang tenang namun berisi tekanan.
“Rakyat di sana tahu kebenaran. Ikatan sejarah dengan Tidore tidak pernah putus. Yang mereka tunggu hanya kepastian. Negara harus hadir.”
Nasution mengangguk pelan.
“Itulah sebabnya Operasi Mandala harus dijalankan. Tapi perang ini tidak bisa dimenangkan dengan senjata saja. Kami membutuhkan Sultan. Kami membutuhkan kepercayaan rakyat di timur.”
“Dukungan itu ada,” jawab Zainal Abidin Syah. “Jalur Seram Timur ke Raja Ampat paling aman. Ingatan adat masih hidup. Kampung kampung di sana tidak akan berkhianat.”
Nada suara Nasution mengeras, penuh tekad.
“Kita harus merebut kembali Irian Barat. Bukan demi peta. Bukan demi kekuasaan. Tapi demi masa depan. Anak anak di timur tidak boleh tumbuh di bawah bayang bayang penjajahan.”
Pandangan beralih dari peta ke wajah sang jenderal.
“Jika Irian Barat dibiarkan, penjajahan hanya akan berganti bentuk. Hari ini bendera Belanda. Besok kebijakan yang ditandatangani dari jauh. Anak anak timur akan kembali menjadi penonton di tanah sendiri.”
Nasution melangkah lebih dekat.
“Itulah yang ingin dicegah. Tuan Sultan, bantu kami. Mari bekerja bersama. Pastikan setelah tanah ini kembali, pendidikan dan keadilan benar benar hadir di timur.”
Jawaban itu datang tanpa jeda.
“Selama Republik memanggil, Tidore berdiri. Papua harus kembali. Agar anak anak di timur tumbuh sebagai tuan di negeri sendiri, bukan korban keputusan yang dibuat tanpa suara mereka.”
Senyum kecil muncul di wajah Nasution, penuh hormat.
“Dengan sikap seperti itu, saya yakin perjuangan ini tidak akan goyah.”
Pandangan kembali tertuju pada peta.
“Jika sejarah bisa dijual dengan satu tanda tangan,” ujar Zainal Abidin Syah pelan namun tajam, “pemimpin tidak lebih dari makelar. Papua bukan barang dagangan. Papua bagian tubuh bangsa.”
Di ruang itu, di antara garis peta dan gema tekad, keputusan semakin mengeras. Nasionalisme tidak lagi menjadi slogan, melainkan sumpah yang siap dibayar dengan risiko.
Di ambang pintu ruang itu, Zainal Abidin Syah berhenti sejenak. Peta Papua masih terbayang di benaknya, garis garis merah yang tak lagi sekadar tanda di dinding, melainkan amanat yang harus dibawa pulang ke timur. Langkah kaki diarahkan ke luar, namun suara Jenderal Nasution menahan.
“Sultan,” ucapnya pelan, “apa yang dibawa pulang bukan sekadar pesan militer. Ini amanat Republik.”
Zainal Abidin Syah menoleh, wajahnya tenang.
“Amanat itu akan dijalankan. Tidore bukan hanya tanah asal, tetapi tempat janji harus ditepati. Rakyat di timur berhak tahu bahwa negara tidak meninggalkan mereka.”
Nasution mengangguk.
“Sampaikan kepada rakyat bahwa perjuangan ini bukan milik Jakarta saja.”
“Republik tidak mengenal pusat dan pinggiran,” jawabnya mantap. “Yang ada hanya tanggung jawab bersama.”
Zainal Abidin melangkah keluar. Di balik pintu yang tertutup, pamit itu terasa bukan sekadar perpisahan, melainkan awal perjalanan. Zainal Abidin Syah kembali ke Tidore membawa amanat Presiden dan Republik, untuk dijalankan bagi rakyat, agar dari pulau pulau di timur suara kemerdekaan tetap menyala dan tidak pernah padam.
