Sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan di Moloku (Maluku). Pulau Gape(i) telah dihuni oleh empat kelompok sosial yakni Momole Tobona yang mendiami wilayah bagian selatan; Momole Toboleu yang mendiami wilayah bagian utara; Momole Tubo yang mendiami wilayah bagian barat; dan Momole Tabanga mendiami wilayah bagian timur.
Momole Baiguna Tobona mempunyai peringkat utama dibandingkan ketiga momole. Dalam legenda pulau Gapi, Momole Tobona menempatkan diri sebagai penguasa di pulau Gapi dan mengalami kekacauan diantara kelompok sosial. Sehingga mendesak dilahirkan kesepakatan secara mufakat. Musyawarah pulau Gapi pada 1257 di wilayah Toyo, keempat kelompok ini kemudian menata, membentuk pola masyarakat yang terstruktur di wilayah Toyo dan diberinama Foramadiahi (Rajilun, 1990). Secara etimologis Foramadiahi asal kata dari fowaro la madiahi, artinya “pengetahuan untuk memperbaiki” sebagai ‘kesepakatan untuk menuju kebaikan (Rurai, S. B. 2019).
Pertemuan tersebut merupakan awal mula persetujuan para momole untuk menegakkan wadah kekuasaan dengan pemimpin yang dinamakan kolano, diambil dari kata "Koko La Nao" artinya “tegak supaya kuat (Hasan, H. 2001). Setelah memilih kepemimpinan untuk pulau Gapi. Maka muncul kesepakatan untuk menerapkan satu konsep yang dinamakan Tara No Ate, artinya “turun kau pikat” ( Crab, P. van der. 1878). Maksudnya turun dari tempat yang tinggi ke dataran rendah atau dari Formadiahi ke Su(a)mpalo dan memikat para pendatang yang telah ramai mengunjungi pulau Gapi untuk melakukan transaksi cengkeh dengan masyarakat Maluku yang becerai-berai saat itu. Sementara kata “Sumpalo” berasal dari kata ”Sumfalo”. Sum artinya sumur dan Falo adalah mengambil. Mengambil air di sumur yang dangkal. Ini dibuktikan dengan keberadaan “sumur kunci” dan beberapa sumur yang dangkal di sekitar kota tua dengan kualitas air terbaik. Sumpalo kemudian berubah namanya menjadi Gamlamo (kampung besar) dimasa pemerintahan Sultan Baabullah dan berakhir dimasa memerintahnya Sultan Saidi, 1606 (Valentijn, F. 1724).
![]() |
Ranting cengkeh bersama buah yang telah matang (Sumber: Burnet, Ian, Spice Islands (National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry, 2011). |
Semenjak pemukiman masyarakat difokuskan di pesisir-pantai, Sumpalo. Kata “Tara No Ate” bergeser pada sebutan “Taranate”. Ini terkait dengan tidak ada lagi kebijakan yang mengharuskan untuk memikat para pendatang. Semanatara sumber-sumber portugis, Spanyol dan Belanda menyebut “Taranata” untuk menujukan salah satu pulau penghasil rempah-rempah, cengkeh (Thomas, 1921).
Untuk mengetahui bagaimana perubahan identitas sebelumnya bernama Gape, menjadi Tarnate, oleh Residen Ternate, XI—Van der Crab dalam karyanya “Geschiedenis van Ternate, beschrijving van Ternataanse teksten over het Naidah”, memberi keterangan bahwa:
........Lepas dari itoe, lantas Moelij Toebona nama Guna larie di goenun dapat tatabuan, of gandang lantas ambil itoe bawa kabawa di roema, orang-orang datang lihat dija marah trous-trous bawah itoe kase sama radja Foramadihaij, orang dengar habar datang lihat, djadi tarada boeka lagi dija mara, djadie kase sama adeknja radja Tjitjoe. Lantas orang di negerij dimana-mana dengar habar datang lihat, lagi lantas dija bilang, orang banjak-banjak kalo ngoni maoew uni itoe ngoni tijada boleh pigie mester tinggal bikin rumah of lihat of nontong dikita poenja negeri, diorang samoewa mengako datang bikin roemah djadi nama Tarnate itoe baru radja Tjitjo” (Crab,1878).
Kutipan di atas memberi gambaran bahwa, negeri soa yang dimaksud adalah Sumpalo sebagai pusat pemerintahan awal yang berada di Foramadiahi dimana kolano (pemimpin) itu berada dan sebagai pusat kadato (kerajaan) yang pertama (Masinambow, l987). Valentijn (1724), menyebutnya Fala Majahi, hal yang sama juga disebutkan oleh Naidah (1878). Ia bahkan memberi petunjuk tentang terbentuknya kerajaan melalui pengabungan empat “negeri/soa” yang telah disebutkan sebelumnya yang belakangan wilayah sekitar disebut sebagai Soa-Sio, yang awalnya terdapat di Foramadiahi (Fraassen, Ch. F. van. 1987).
Tidak ada kejelasan secara harfiah penggunaan atau pengucapan Taranate bergeser pada ucapan Ternate. Namaun pengunaan kata Ternate ditemukan dalam laporan-laporan Pemerintah Kolonial Belanda (Lihat, Memorie van Overgave, 1890-1990; Kolonial Verslag,1850-1930; Netherlands Indie Verslag Statistich,1931-1941; Indishe Gids,1910-1930; Netherlands Indie Verslag Teks, 1931-1939)
Awalnya nama Ternate dihubungkan dengan letak Pulau Ternate itu sendiri. Dalam buku karangan de F. S. A Clercq (1890) "Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate", nama Ternate diidentifikasi sebagai: (1) nama sebuah Karesidenan; (2) nama sebuah ibukota; (3) nama sebuah Kesultanan; dan (4) nama salah satu pulau (kie). Dari empat penandaan ini, dua nama yang disebut pertama berasal dari model Pemerintahan Eropa karena hampir semua sumber Eropa memberi identitas yang sama. Penamaan ini muncul pada saat pembagian wilayah administrasi Hindia Belanda setelah runtuhnya VOC pada tahun 1799.
Nama yang disebut terakhir (kie), berdasarkan sudut pandang masyarakat lokal yang menunjukkan kedudukan kesultanan yang berada di Kie Gapi, Doku, Tuanane, Besi. Jauh sebelum kehadiran bangsa Eropa yang sering terungkap dalam jaringan perdagangan antar pulau yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan sebutan “Maluku Empat Pulau/Kerajaan”. Oleh Naidah (1878: 402), Ia menulis: “Maluku kie raha ma-asal rimoi bato, ma-kabasaran se ma istiadat rimoi bato” yang artinya, empat gunung Maluku yang memiliki asal mula, memiliki kebudayaan dan negaranya sendiri (Fraassen, Ch. F. van. 1987). Ha ini terpekuat dengan sejarawan Maritim, Adrian B. Lapian (1994) Awalnya pusat Maluku mengacu pada identitas kerajaan-kerajaan tradisional yang biasa disebut dengan Maloko Kie Reha .
Sementara penyebutan Ternate dikemukanan oleh Leonard Y. Andaya (1992) bahwa Ternate sendiri selalu identik dengan kekuasaan kesultanan sekitar abad XVII atau salah satu provinsi dari Gouvernement Molukken. Berdasarkan status politik dari sudut pandang Eropa, pada awalnya wilayah ini merupakan suatu pemerintahan atau gouvernement di bawah kekuasaan Portugis, kemudian dilanjutkan pada periode VOC dan Hindia Belanda (Lapian, A.B. 1980). Dalam Pemerintahan Hindia landa setiap karesidenan tersebut bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1866. Adapun wilayah Karesidenan Ternate pada waktu itu meliputi Ternate, Tidore, dan Bacan, dengan daerah taklukan yang luas antara Pulau Halmahera, Rau, Morotai di utara dan Kepulauan Sula di selatan dan Kepulauan Papua (Waigeu, Salawati dan Misol adalah wilayah taklukan Kesultanan Tidore) serta beberapa distrik seperti Batanta dan Mandonoyang letaknya di pantai timur Sulawesi, bagian selatan Tanjung Valsch atau Taliabu sebagai taklukan Ternate (Clercq F. S. A, de. 1890).
Setelah terbentuknya Karesidenan Ternate pada 1866 sebagai daerah otonom, maka terbentuk pula aparatur pemerintahan di tingkat daerah Afdeeling. Ada pun Afdeeling yang dapat disebutkan di sini adalah Afdeling Ternate dibawa pemerintahan langsung Residen; Afdeling Halmahera bagian utara yang berpusat di Tobelo; Afdeling Halmahera bagian timur-selatan pusatnya di Patani; Afdeling Kepulauan Sula pusatnya di Patani; Afdeling Banggai berpusat di Kitang-Banggai; Afdeling Papua bagian utara berpuat di Manokowari; dan Afdeling Papua bagian barat-selatan berpusat di Kepulauan Raja Ampat (Hasyim, H. 2006).
Hingga saat ini pengunaan (tulisan dan ucapan) Tara No Ate maupun Taranate tidak lagi terdengar. Kalaupun ada yang menyebut, pendengar pasti bertanya-tanya tentang kata tersebut. Karena kata Ternate lebih mendominasi untuk menunjukan sebuah kerajaan, pulau, kota, dan admnistrasi kenegaraan.


